Teladan dari Buya

‘’Hidup adalah perjuangan’’. Bagi Buya Hamka, kalimat ini bukan sekadar slogan kosong. Hamka menghabiskan hidupnya berjuang di era kolonial Belanda, Jepang, Orde Lama, dan Orde Baru.

Pada masa penjajahan Belanda, Hamka berjuang lewat jalur intelektual, spiritual, dan bahkan fisik bersama tokoh-tokoh pergerakan nasional, terutama melalui Syarikat Islam dan Muhammadiyah.

Pada masa revolusi 1945-1949, Hamka ditunjuk Wapres Mohammad Hatta sebagai Sekretaris Front Pertahanan Nasional yaitu Himpunan Parpol Sumatera Barat dalam bersatu melawan Belanda. Dia juga ikut mendirikan Badan Pembela Negara dan Kota (BPNK), yaitu pasukan rakyat sebagai basis kekuatan perang gerilya di Sumbar.

Akibat agresi Belanda, semua kota di Sumbar sempat jatuh. Sebagai Ketua BPNK waktu itu, Hamka turut bergerilya melawan kolonial; Berjalan kaki masuk-keluar hutan, mendaki dan menuruni bukit-bukit, dalam upaya mengobarkan semangat rakyat melawan penjajah Belanda merebut Sumbar.

Hamka juga memperkenalkan Komisi Tiga Negara (KTN) kepada rakyat sewaktu KTN berkunjung ke Bukittinggi. Sambutan yang positif dari rakyat terhadap KTN ini adalah berkat peranan Hamka yang telah menyampaikan orasi memukau menjelaskan maksud dan arti penting KTN dalam proses kemerdekaan Indonesia.

Ketika kolonial Jepang mengambil alih pendudukan penjajah Belanda pada 1942, majalah Pedoman Masyarakat pimpinan Hamka dibredel. Hamka lalu menerbitkan Majalah Semangat Islam bersama Yunan Nasution dan Yusuf Ahmad. Selain itu ia lebih fokus memimpin Muhammadiyah wilayah Sumatera bagian Timur.

Setelah Partai Masyumi dibubarkan penguasa, Hamka tidak lagi terjun ke politik praktis. Ia membidani penerbitan majalah Panji Masyarakat sebagai kelanjutan Pedoman Masyarakat yang ia terbitkan saat tinggal di Medan.

Melalui media ini, Hamka terus mengkritisi pemerintahan Soekarno yang mesra dengan komunis.

Kritik juga disampaikannya dalam berdakwah memimpin jamaah di mesjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta.

Surat-surat kabar komunis pada masa itu semisal Harian Rakyat dan Bintang Timur, dan koran-koran nasionalis pendukung Soekarno, tiap hari menyerang Hamka di halaman pertama (headline) dengan huruf-huruf kapital. Antara lain mengatakan: ”Neo-Masyumi” muncul di Mesjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta.

Panji Masyarakat dibreidel penguasa, setelah memuat tulisan Mohammad Hatta yang berjudul “Demokrasi Kita”. Dalam tulisan itu, Hatta mengkritik keras konsep Demokrasi Terpimpin Soekarno. Ia menguraikan secara menyeluruh semua pelanggaran-pelanggaran konstitusional yang telah dilakukan oleh regim Soekarno.

Selanjutnya pada 27 Agustus 1964, dengan dalih UU Antisubversif, pemerintahan Soekarno memenjarakan Hamka bersama beberapa pemimpin Masyumi.

Di era Pemerintahan Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto, Hamka turut memprakarsai Musyawarah Antar Umat Beragama. Forum ini mempertemukan pemerintah dan ulama Islam dengan pemimpin Kristen untuk meredakan pertikaian-perselisihan yang kerapkali terjadi pada masa itu. Dari kalangan Islam hadir antara lain Mohammad Natsir, Idham Khalid, Profesor Rosyidi, dan Hamka. Sementara dari Kristen Katholik antara lain: Simatupang dan J Leimena.

Pertemuan gagal menghasilkan kesepakatan, lantaran pihak Kristen tidak mau menandatangani aturan main dakwah.

Pada 26 Juli 1975, Hamka terpilih menjadi Ketua Umum MUI. Dalam jabatannya ini, ia menolak keinginan Presiden Soeharto untuk mengakui golongan kepercayaan dengan mencantumannya dalam GBHN. Bagi Hamka, pengakuan itu adalah wujud perbuatan syirik, yang sangat dikutuk Allah SWT.

Setelah terpilih sebagai pemimpin MUI kali kedua, Hamka menolak pemaksaan asas tunggal Pancasila.

Hamka akhirnya memilih mundur dari MUI karena tak sudi mencabut fatwa haramnya Perayaan Natal Bersama. (bowo)